Washington — Data lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security/DHS) dilaporkan telah dipublikasikan secara daring oleh kelompok transparansi data Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets). Insiden ini memicu kekhawatiran mengenai keamanan informasi pegawai pemerintah dan perlindungan operasi sensitif.
Menurut laporan Reuters pada 28 Oktober 2026, kumpulan data tersebut memuat nama, nomor telepon, alamat email, jabatan, dan kelompok email pegawai dari sejumlah unit di bawah DHS. Informasi yang dirilis mencakup pegawai Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), Homeland Security Investigations, serta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).
The Washington Post melaporkan jumlah data yang dipublikasikan mencakup lebih dari 41.000 pegawai dan kontraktor. Namun, penerbit data menyatakan kumpulan tersebut tidak mencakup seluruh pegawai dan mungkin mengandung ketidakakuratan.
Bagaimana insiden ini terjadi?
Kelompok yang menamakan dirinya Department of Peace mengklaim memperoleh akses melalui sistem masuk tunggal yang digunakan pegawai DHS untuk mengakses layanan internal. Data kemudian dibagikan kepada DDoSecrets dan seorang peneliti keamanan siber yang membuat alat pencarian untuk kumpulan tersebut.
Meski demikian, cara akses yang diklaim itu belum terverifikasi secara independen. Reuters melaporkan bahwa Okta, penyedia layanan autentikasi yang disebut dalam klaim tersebut, menyatakan tidak memiliki bukti bahwa sistem atau datanya telah disusupi. Reuters juga tidak dapat mengautentikasi keseluruhan kumpulan data, meskipun sejumlah informasi berhasil dicocokkan dan dikonfirmasi.
Respons pemerintah AS
DHS menyatakan mengetahui adanya potensi pelanggaran keamanan dan sedang bekerja untuk menangani situasi tersebut serta melindungi pegawainya. Departemen itu mengatakan akan memberikan informasi tambahan setelah tersedia.
Risiko terhadap keamanan pegawai
Selain informasi kontak dan jabatan, laporan media menyebut kumpulan data tersebut memuat rincian penugasan dan informasi organisasi internal. Pengungkapan semacam ini dapat meningkatkan risiko penyamaran identitas, phishing yang ditargetkan, pelecehan, serta membahayakan kegiatan investigasi tertentu apabila informasi sensitif benar-benar terekspos.
Pakar keamanan menekankan bahwa data pekerjaan yang tampak biasa pun dapat digabungkan dengan informasi lain untuk menyusun serangan yang lebih meyakinkan. Karena itu, organisasi pemerintah dan perusahaan perlu mengawasi hak akses, menerapkan autentikasi yang kuat, memantau aktivitas tidak wajar, dan meninjau akses penyedia layanan pihak ketiga.
Kesimpulan
Kasus ini memperlihatkan bahwa kebocoran data pegawai pemerintah dapat memiliki dampak yang melampaui privasi individu, termasuk risiko terhadap keamanan operasional. Namun, atribusi serangan, jalur akses, dan keseluruhan data yang terdampak masih perlu dipastikan melalui investigasi.
Catatan Redaksi: Artikel ini berdasarkan laporan Reuters dan The Washington Post pada 28 Oktober 2026. Klaim pihak yang mengaku bertanggung jawab dibedakan dari informasi yang berhasil diverifikasi oleh media. Artikel ini tidak menautkan kumpulan data bocor yang dapat membahayakan pegawai atau operasi sensitif.